hukum perlindungan perempuan dan anak. F. hukum perlindungan perempuan dan anak

website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Oleh : Ni Luh Gede Astariyani, SH. Yogyakarta (19/11) – Pembentukan model atau percontohan Desa/Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai komitmen bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah. 2 Putusan MK No. Latar Belakang Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. 25 TahunUndang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. SOS. Pada konteks ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong beberapa hal yang otomatis dapat diterapkan saat bencana. Hak Anak di Bidang Kesehatan - 30 F. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin. Perlindungan anak dan perempuan sering kali menjadi fokus utama dalam berbagai isu sosial dan kebijakan, termasuk: Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia. Telp. 1 tahun 2016 ttg. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Edi Yusuf, S. CO. Faktanya hingga akhir tahun 2021 masih banyak kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh: MUHAMMAD FARIS LABIB NIM 13210107 JURUSAN AL-AKHWAL AL. Perlindungan Hukum. Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, meskipun berbagai regulasi dan undang-undang sudah ada, masih banyak kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang belum terselesaikan dengan baik. pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. DAN PERLINDUNGAN ANAK. UNIVERSITAS HALUOLEO FAKULTAS HUKUM ILMU HUKUM 2021/2022 BAB I PENDAHULUAN. 1 Hukum adalahSistem hukum yang berkeadilan ini, niscaya dapat diwujudkan jika seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan selaras menciptakan kerjasama yang harmonis, demi tercapainya tujuan bersama. Peradilan agama adalah sistem peradilan yang berfokus pada. e-mail : humas@kemenpppa. Hak Anak di. 80. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. 2019. Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Jadi Prioritas. U. hukum, dan organisasi serta hubungan. 1 10 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas. 21 Tahun 2007, dan UU No. Judul. atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, meskipun berbagai regulasi dan undang-undang sudah ada, masih banyak kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang belum terselesaikan dengan baik. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN MAROS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. 2, Juli 2014 3PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU. Keyword: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan, Sistem Peradilan. Perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Landasan Hukum 1. Dasar hukum nasional yang utama. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Perlindungan hukum preventif ini diharapkan akan dapat menanggulangi bahkan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut adalah melangar Hak Asasi Manusia. Abdullah. website : Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. &. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. As it is known, the human rights of women andBerdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Dasar perlindungan anak di atur dalam perundang- undang di Indonesia, yakni: Undang-Undang Nomor 3 tahun l977 tentang Peradilan anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor l tahun l974 tentang Perkawinan; Lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Baca Juga: 3 Alasan Terbitnya Pedoman Kejaksaan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak) Belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU No. UNICEF Indonesia. 5 M. Menurut. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Get ideas for your own presentations. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis 1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Mandar Maju 2018). F. BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Telp & Fax (021) 3448510, e-mail : humas@kemenpppa. Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari. ), Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Setidaknya terdapat delapan persoalan perempuan berhadapan dengan hukum. 6. melindungi Perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan c. T. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis 1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Mandar Maju 2018). KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Pendahuluan Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua. Daftar Informasi Publik Dan Daftar Informasi Yang dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada pembukaan acara ‘Peningkatan Kapasitas SDM Penuntut Umum, LPKA, LPAS DAN BAPAS dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)’ yang berlangsung 2-4 Mei 2016. BIRO HUKUM DAN HUMAS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7. Jika anak sebagai korban kekerasan seksual tidak memungkinkan untuk didampingi oleh pihak keluarga,A. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak. &. 2. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2023 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang. Pasal 3 Pengaturan perlindungan perempuan dan anak bertujuan: a. Dec 21, 2021 · Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur Tentang pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di Jl. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi. DAN PERLINDUNGAN ANAK. 5. Welcome to Repository Ubhara Jaya - Repository Ubhara JayaBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemda wajib mengurus soal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. 650 kasus dengan jumlah korban 3. Bandung: Refika Aditama, halaman 2-3. Misi P2TP2A Mutiara yaitu: 1) Terciptanya keadilan gender; 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender; 3) Penghapusan segala bentuk kekerasan dan penegakan hukum. 1 (2014): 68-73. 11 Lusy KFR Gerungan Gerungan, ‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminiter Internasional’, Jurnal Hukum UNSRAT, 21. H. - Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. go. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. &. Alauddin University Press. A. Melalui materi yang berjudul 'Aspek Hukum Perlindungan terhadap Anak', narasumber yang mewakili Peradi, Srimiguna,. Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan Perlindungan Perempuan dan Anak yang. 04/09/2022. T. ABSTRAK: Untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan pelanggaran lainnya. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah No. go. Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah : “Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,. penegakan hukum, hak, kewajiban dan perlindungan hukum; l. Isu dan tantangan perlindungan anak harus segera dijawab dengan membuat langkah-langkah konkrit melalui perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian. Dasar perlindungan anak di atur dalam perundang- undang di Indonesia, yakni: Undang-Undang Nomor 3 tahun l977 tentang Peradilan anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor l tahun l974 tentang Perkawinan;Tipe. Pengertian dasar Menurut Pasal 1 UU No. 13. Butir penting MDGs yang terkait langsung dengan isu gender, yaitu: Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar, Meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu. Peraturan Perundang-Undangan. Sabtu, 30 September 2023. Namun, berbagai kementerian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Unicef. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan Maidin Gultom - Nama Orang; Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang. Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Hukum Perlindungan Anak • 7 C. Perlindungan hukum bagi anak dan perempuan ini juga meliputi aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perekonomian. Judul. Hal ini disampaikan Komisioner Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Komisi Perlindungan Anak Indonesis (KPAI) Susianah Affandy dalam Kuliah Umum “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” yang diselenggarakan di Auditorium Prof. 7 Indonesia, Undang-. 12 18. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1) 2021 367. &. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan KemenPPPA tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh: CR-28. 4. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan. Manfaat Praktis a. 2014. Diubah Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023. 410. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. IE WAYAN DANI No. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan IV. Peraturan Perundang-Undangan. standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Perempuan sebagai korban psikis dia sangat takut dan trauma, maka harus diberikan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Imran Siswandi PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM. SULAWESI SELATAN Jl. Nomor Peraturan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 01/6/2021 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. Purwadi, Penelitian Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB, Lembaga Penelitian Anak, 2006, hlm. 39 Tahun 2008; Perpres No. Anak memiliki 4 hak dasar, yaitu: 1. Rabu, (7/4/2021) di balai desa Japanan dengan undangan sekitar 25 peserta dari. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 20, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang. seperti halnya UU tentang perlindungan anak dan wanita: UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: 1. terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Adanya Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN. Peraturan Terpopuler. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan: Nomor Peraturan: 9. 04/11/2021 . Jurnal Pembaharuan Hukum III, no. 23 Tahun 2004 meliputi: “Suami, istri, anak-anak, kerabat, suami-istri, pengasuh, pengasuh dan. berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya. Fax (021) 3448510. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di Jl. 41 tahun 2016. e-mail : humas@kemenpppa. Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN. kuliah ini adalah Hukum Perlindungan Anak dan Wanita. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. H. 1 Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015 179 prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Gultom, M. Konseptualisasi hak asasi10. Telp & Fax (021) 3448510, e-mail : humas@kemenpppa. 417 mengalami peningkatan 2. A. 5 perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). UNIVERSITAS HALUOLEO FAKULTAS HUKUM ILMU HUKUM 2021/2022 BAB I PENDAHULUAN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. KEMENTERIAN. Pondok pesantren Ulumul Qur'an Mangkang Kulon Semarang - Indonesia Sawwa: Jurnal Studi Gender (eISSN: 2581-1215). co. 3. Anak jalanan atau bisa juga disebut dengan anjal merupakan salah satu bagian yang sering dijumpai di jalanan yang mengarah pada anak-anak yang 1 Maidin Gultom. Dibaca : 35836 Kali. E. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi. Jakarta (16/05) - “Dalam kasus kriminal penghilangan nyawa seorang balita di Sawah Besar, maka saya pastikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya menjamin semua anak yang berhadapan dengan hukum, tidak terkecuali,. e-mail : humas@kemenpppa. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5. Rihlatul Khoiriyah* - Pondok pesantren Ulumul Qur'an Mangkang Kulon Semarang, Indonesia . Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan: Nomor Peraturan: 9. Peraturan Perundang-Undangan. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 5 Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuaa dan anak-anak pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) Kepolisian tentunya. Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyebutkan hak atas perlindungan dari perkawinan anak dalam Pasal 16, yang menyatakan: “Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan memiliki dampak hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untukKeputusan Menteri Nomor 205 Tahun 2023. sudah lima anak perempuan di bawah 18 tahun yang diperdaya dan kemudian di jual kepada germo di komplek lokalisasi di Surabaya. Welcome to Repository Ubhara Jaya - Repository Ubhara JayaPERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. nak. By : Heru. Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun 2020 ini memuat visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugasdan. Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 16, No 1, Tahun 2021 56 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 1Imam Sukadi dan 2Mila Rahayu Ningsih 1,2Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 1imam_sukadi@syariah. Penulisan buku ini. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. Belum mempunyai tempat konseling yang representatif.